Ada kabar terbaru tentang rencana penerimaan CPNS di Kalimantan Barat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
belum dapat memastikan jumlah formasi penerimaan calon pegawai negeri
sipil yang akan datang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalbar, Robertus
Isdius mengatakan pihaknya akan mengundang satuan kerja perangkat
daerah untuk melakukan sinkronisasi data kebutuhan pegawai.”Sekarang
belum dapat dipastikan jumlah kekurangan pegawai pemprov. Batas akhir
perhitungan jumlah kebutuhan pegawai jatuh pada 30 Juni mendatang. Dalam
minggu ini kami akan mengundang SKPD untuk sinkronisasi data,” ujar
Robertus di Pontianak, kemarin.
Robertus menjelaskan hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalbar belum menerima surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maupun dari Badan Kepegawaian Negara. Kedua instansi tersebut masih menunggu perhitungan jumlah kebutuhan pegawai dari setiap provinsi, termasuk Kalbar. ”Tetapi kita tetap mengajukan formasi dalam penerimaan CPNS mendatang. Kapan pelaksanaannya, kami belum tahu,” ungkapnya.
Robertus menjelaskan hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalbar belum menerima surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maupun dari Badan Kepegawaian Negara. Kedua instansi tersebut masih menunggu perhitungan jumlah kebutuhan pegawai dari setiap provinsi, termasuk Kalbar. ”Tetapi kita tetap mengajukan formasi dalam penerimaan CPNS mendatang. Kapan pelaksanaannya, kami belum tahu,” ungkapnya.
Menurut Robertus, beberapa formasi yang
diajukan dalam penerimaan CPNS diantaranya tenaga medis. Saat ini Kalbar
kekurangan tenaga medis seperti perawat, bidan, maupun dokter.
Kekurangan dikarenakan tenaga medis yang ada pindah ke bagian
administrasi di Dinas Kesehatan. ”Makanya di Dinas Kesehatan ada
kelebihan pegawai. Sebab yang tadinya tenaga fungsional, pindah ke
bagian administrasi,” ujarnya.
Ia menuturkan proses pengembalian tenaga
fungsional yang telah pindah ke bagian administrasi sulit dilakukan.
Penyebabnya, pangkat mereka sudah tinggi dan penyesuaian angka kredit
menjadi sulit. ”Kalau tenaga fungsional penyuluh, banyak di kabupaten
dan kota. Kami hanya pembinaan saja,” kata Robertus. Ia menambahkan jika
penerimaan CPNS dilaksanakan Oktober mendatang, kabupaten dan kota
harus berkoordinasi dengan Gubernur agar tidak menimbulkan masalah.
”Informasi terbaru yang kami terima dari Menpan yakni mekanisme
penerimaan CPNS akan disempurnakan dengan mengevaluasi masalah yang ada.
Jadi kita lihat saja nanti,” ungkapnya. Ref : uni/pontianakpost
No comments:
Post a Comment